Gaji Guru Masih Kecil? Prabowo Ungkap Penyebabnya, DPR Dorong Gaji Guru Minimal Rp5 Juta per Bulan
Bingkaiberita.com – Gaji guru kembali menjadi perhatian nasional setelah Presiden Prabowo Subianto mengungkap salah satu penyebab mengapa kesejahteraan guru, aparatur sipil negara (ASN), hingga aparat penegak hukum (APH) masih belum optimal. Dalam pidatonya di Rapat Paripurna DPR RI, Prabowo menilai praktik underinvoicing atau manipulasi nilai ekspor-impor telah menggerus penerimaan negara sehingga ruang fiskal untuk meningkatkan gaji para abdi negara menjadi terbatas.
Prabowo: Gaji Guru Kecil karena Penerimaan Negara Bocor
Dalam pidato di Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa salah satu persoalan utama yang membuat anggaran negara terbatas adalah praktik underinvoicing.
Menurut Prabowo, praktik tersebut dilakukan oleh sebagian eksportir maupun importir dengan melaporkan nilai transaksi jauh lebih rendah dibandingkan nilai sebenarnya.
“Ini yang sebabnya gaji-gaji guru kecil, gaji-gaji aparat penegak hukum kecil, gaji-gaji ASN kecil. Ini yang selalu anggaran tidak cukup.”
Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin memperbaiki tata kelola penerimaan negara agar memiliki ruang fiskal lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk para guru.
Apa Itu Underinvoicing?
Underinvoicing merupakan praktik pelaporan nilai transaksi ekspor maupun impor yang lebih rendah dari harga sebenarnya.
Menurut Presiden Prabowo, modus ini biasanya dilakukan melalui perusahaan yang dimiliki kelompok usaha yang sama di dalam dan luar negeri.
Sebagai contoh, perusahaan di Indonesia menjual komoditas kepada perusahaan afiliasi di luar negeri dengan harga yang dibuat jauh lebih murah.
Akibatnya:
- Pajak yang dibayarkan menjadi lebih kecil.
- Penerimaan negara berkurang.
- Devisa negara tidak tercatat secara optimal.
- Ruang fiskal pemerintah semakin sempit.
Inilah yang menurut pemerintah berdampak langsung terhadap kemampuan negara dalam meningkatkan gaji ASN, guru, maupun aparat penegak hukum.
DPR Usulkan Gaji Guru Minimal Rp5 Juta per Bulan
Di tengah sorotan mengenai rendahnya kesejahteraan guru, Komisi X DPR RI sebelumnya telah mengusulkan agar pemerintah menetapkan standar gaji guru minimal Rp5 juta per bulan.
Usulan tersebut muncul setelah DPR menilai banyak guru, terutama guru honorer, masih menerima penghasilan yang jauh dari layak.
Nominal Rp5 juta dinilai sebagai angka minimal yang dapat membantu guru memenuhi kebutuhan hidup sekaligus meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugas pendidikan.
Masih Banyak Guru Honorer Bergaji Rendah
Data survei IDEAS menunjukkan kondisi kesejahteraan guru honorer masih memerlukan perhatian serius.
| Data Guru Honorer | Persentase |
|---|---|
| Penghasilan di bawah Rp2 juta | 74% |
| Penghasilan di bawah Rp500 ribu | 13% |
| Menerima penghasilan layak | Masih terbatas |
Data tersebut memperlihatkan bahwa sebagian besar guru honorer masih menghadapi tantangan ekonomi yang cukup berat.
Mengapa Kesejahteraan Guru Sangat Penting?
Guru merupakan ujung tombak pembangunan sumber daya manusia.
Dengan kesejahteraan yang lebih baik, guru diharapkan dapat:
- Lebih fokus mengajar.
- Meningkatkan kompetensi profesional.
- Mengikuti pelatihan dan sertifikasi.
- Mengembangkan inovasi pembelajaran.
- Meningkatkan kualitas pendidikan nasional.
Karena itu, peningkatan gaji guru dinilai bukan sekadar kebijakan ekonomi, tetapi juga investasi jangka panjang bagi masa depan Indonesia.
Apakah Gaji Guru Rp5 Juta Sudah Berlaku?
Hingga saat ini belum ada keputusan resmi yang menetapkan seluruh guru akan menerima gaji minimal Rp5 juta per bulan.
Usulan tersebut masih berada dalam tahap pembahasan dan akan menjadi bagian dari pembahasan kebijakan anggaran pemerintah pada APBN mendatang.
Pemerintah masih akan menyusun skema pembiayaan serta mekanisme implementasi apabila kebijakan tersebut nantinya disetujui.
Harapan Terhadap Kebijakan Gaji Guru
Guru berharap pemerintah tidak hanya meningkatkan nominal gaji, tetapi juga memperbaiki sistem tunjangan, perlindungan profesi, hingga pemerataan kesejahteraan antara guru ASN, PPPK, maupun guru honorer.
Apabila ruang fiskal negara semakin kuat melalui optimalisasi penerimaan negara dan penutupan berbagai celah kebocoran, peluang peningkatan kesejahteraan guru dinilai semakin terbuka.
Kesimpulan
Pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai praktik underinvoicing memberikan gambaran bahwa rendahnya gaji guru tidak hanya berkaitan dengan kebijakan pendidikan, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi penerimaan negara.
Sementara itu, usulan DPR mengenai gaji guru minimal Rp5 juta per bulan menjadi salah satu langkah yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik dan mendorong kualitas pendidikan nasional.
Meski belum menjadi kebijakan resmi, pembahasan mengenai peningkatan gaji guru diperkirakan akan terus menjadi salah satu agenda penting pemerintah dan DPR dalam penyusunan anggaran negara.
FAQ Seputar Gaji Guru
Apakah gaji guru akan menjadi minimal Rp5 juta per bulan?
Belum. Saat ini masih berupa usulan dari Komisi X DPR RI dan belum ditetapkan sebagai kebijakan resmi pemerintah.
Mengapa Presiden Prabowo menyinggung gaji guru?
Presiden Prabowo menyebut praktik underinvoicing menyebabkan penerimaan negara berkurang sehingga ruang fiskal untuk meningkatkan gaji guru menjadi terbatas.
Apa itu underinvoicing?
Underinvoicing adalah praktik melaporkan nilai transaksi ekspor atau impor lebih rendah dari nilai sebenarnya sehingga berpotensi mengurangi penerimaan negara.
Apakah guru honorer juga akan mendapat kenaikan gaji?
Jika kebijakan disetujui pemerintah, guru honorer berpotensi memperoleh manfaat. Namun mekanisme pelaksanaannya masih menunggu keputusan resmi.
Kapan kebijakan kenaikan gaji guru akan diputuskan?
Belum ada jadwal resmi. Pembahasannya diperkirakan menjadi bagian dari penyusunan dan pembahasan APBN berikutnya.
