Purbaya Kritik Danantara: Dana BUMN Puluhan Triliun Cuma Disimpan di Obligasi, Bukan untuk Proyek Produktif

Bingkaiberita.com –  Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai Danantara malas mengelola dana dividen BUMN karena hanya ditempatkan di SBN, bukan proyek produktif. Ini tanggapan lengkap Danantara.

Kritik tajam datang dari Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terhadap lembaga investasi pemerintah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Dalam forum ekonomi, Purbaya menilai Danantara terlalu pasif dalam mengelola dana puluhan triliun rupiah dari dividen BUMN karena lebih memilih menempatkannya di obligasi pemerintah (SBN) ketimbang ke sektor produktif.

Langkah tersebut, menurut Purbaya, menunjukkan kurangnya inovasi dan inisiatif investasi produktif, padahal misi utama Danantara adalah meningkatkan nilai aset negara, bukan sekadar “menyimpan uang.”

 Kritik Purbaya: “Kalau Hanya Taruh di Obligasi, Keahlian Anda Apa?”

Dalam pernyataannya pada Rabu (15/10/2025), Menkeu Purbaya menyoroti praktik Danantara yang dinilai terlalu hati-hati — bahkan cenderung malas mengambil risiko investasi produktif.

“Saya tadi sempat kritik Danantara. Kalau Anda taruh obligasi begitu banyak di pemerintah, keahlian Anda apa?” ujar Purbaya.

Menurutnya, penempatan dana di SBN memang aman, namun tidak menciptakan nilai tambah ekonomi.
Ia menegaskan, dana yang berasal dari dividen BUMN — sekitar Rp 90 triliun per tahun — seharusnya digunakan untuk membiayai proyek strategis atau membayar utang negara, bukan hanya menjadi portofolio pasif.

Awalnya, Purbaya bahkan menolak permintaan Danantara agar pelunasan utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung menggunakan APBN.
Ia menilai, utang hampir Rp 2 triliun per tahun itu semestinya bisa ditutup dari dividen BUMN yang besar.

Tanggapan Danantara: “Kami Butuh Instrumen yang Likuid”

Menanggapi kritik tersebut, Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir menjelaskan bahwa langkah menempatkan dana di SBN hanya bersifat sementara.

“Kami hanya punya waktu dua bulan, jadi kami cari pasar paling likuid dulu, yaitu bond market (pasar obligasi),” kata Pandu Sjahrir di Hotel Luwansa, Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Menurut Pandu, penempatan dana di obligasi dilakukan agar Danantara tetap memperoleh bunga sembari menyiapkan proyek investasi jangka panjang.
Ia menambahkan, keputusan itu juga sudah didiskusikan dengan Dewan Pengawas, termasuk Menteri Keuangan sendiri.

Fokus ke Pasar Modal: “Kita Harus Naik Level seperti India”

Pandu menegaskan bahwa ke depan, Danantara akan memperdalam investasi di pasar modal publik dan instrumen ekuitas.
Namun, langkah itu membutuhkan likuiditas pasar yang lebih besar.

“Kita mau ke public market equity, tapi butuh likuiditas tinggi. Indonesia sekarang baru sekitar US$ 1 miliar per hari. Kita harus naik jadi 5–8 miliar seperti India,” ujarnya.

Artinya, Danantara ingin berperan sebagai katalisator peningkatan likuiditas pasar modal Indonesia, sambil tetap menjaga kehati-hatian dalam mengelola dana publik.

 Analisis: Kritik Purbaya Punya Dasar, Tapi Butuh Waktu untuk Pembuktian

Secara makro, kritik Purbaya mencerminkan kekhawatiran atas stagnasi fungsi Danantara sebagai lembaga investasi negara.
Alih-alih mendorong pembiayaan proyek infrastruktur dan industri strategis, Danantara justru lebih banyak bermain aman di obligasi pemerintah.

Namun, dari sisi manajemen risiko, langkah ini masih bisa dimaklumi karena Danantara baru beroperasi penuh beberapa bulan terakhir dan sedang membangun portofolio investasi awal.

Kuncinya ada pada transparansi roadmap investasi: kapan dan bagaimana Danantara akan memindahkan dana besar itu ke sektor produktif seperti energi, logistik, dan teknologi hijau.

Catatan Akhir

Kritik dari Menkeu Purbaya adalah wake-up call bagi Danantara agar tidak berubah menjadi “lembaga parkir dana.”
Sebagai lembaga yang dipercaya mengelola kekayaan negara, Danantara harus menunjukkan keberanian dan kreativitas investasi yang mampu memberikan multiplier effect bagi ekonomi nasional.

Jika tidak, publik akan menganggap Danantara hanya versi baru dari birokrasi lama — aman di atas kertas, tapi minim manfaat riil bagi rakyat.

Referensi:

• CNBC Indonesia, “Purbaya Kritik Danantara: Dana Dividen BUMN Malah Ditaruh di Obligasi”, 15 Oktober 2025.

• Kompas, “Respons Pandu Sjahrir atas Kritik Menkeu Purbaya”, 16 Oktober 2025.

• DetikFinance, “Purbaya Tolak Pelunasan Utang Kereta Cepat Pakai APBN”, 15 Oktober 2025.