Potret Penegakan Hukum di Indonesia: Pabrik Toba Pulp Lestari Sumatera Dihentikan

Bingkaiberita.com – Di Indonesia, isu penegakan hukum kerap berakhir dengan pola yang sama: ramai di awal, senyap di akhir. Banyak kasus besar yang sempat mengundang perhatian publik—mulai dari pelanggaran industri, konflik agraria, hingga kejahatan ekonomi—namun pada akhirnya seolah menguap tanpa penyelesaian yang jelas. Tidak sedikit masyarakat yang pesimistis, bahkan beranggapan bahwa dalam hitungan minggu atau bulan, semuanya akan kembali berjalan seperti biasa.

Fenomena ini bukan tanpa alasan. Regulasi dan undang-undang di negeri ini, di atas kertas, tampak begitu ideal. Pasal-pasalnya tertulis rapi, sanksinya tegas, dan tujuan pembentukannya mulia. Namun dalam praktik, hukum sering kali lentur—mudah dibelokkan, dinegosiasikan, bahkan dikalahkan oleh kekuatan uang dan kepentingan.

Ketika Hukum Tak Lagi Tegak Lurus

Contoh ketimpangan hukum mudah ditemukan. Narapidana kasus besar bisa kembali muncul di ruang publik dengan jabatan strategis. Tanah negara dikuasai secara ilegal bertahun-tahun tanpa kejelasan penindakan. Pelanggaran yang seharusnya berujung sanksi tegas justru dibiarkan mengendap hingga publik lelah menunggu.

Dalam konteks industri kreatif, persoalan buku bajakan adalah contoh nyata. Selama puluhan tahun, praktik ini terus berulang. Meski undang-undang hak cipta telah dibuat dan diperbarui, peredarannya tak pernah benar-benar berhenti. Upaya hukum, razia, hingga kampanye kesadaran sering kali hanya bersifat simbolik. Masalahnya bukan pada ketiadaan aturan, melainkan pada lemahnya keberanian untuk menegakkan aturan tersebut secara konsisten.

Pencitraan dan Omon-Omon Kebijakan

Yang memperparah situasi adalah budaya pencitraan. Banyak kebijakan digembar-gemborkan seolah menjadi terobosan besar, namun minim hasil nyata. Program, tuntutan, dan janji kerap diumumkan dengan penuh optimisme, tetapi pelaksanaannya tak kunjung terlihat. Publik pun bertanya: sejauh mana semua itu benar-benar dijalankan, dan siapa yang bertanggung jawab ketika target tidak tercapai?

Ironisnya, masih ada sebagian masyarakat yang percaya bahwa pemberantasan korupsi atau reformasi hukum telah menunjukkan kemajuan pesat, meski fakta di lapangan berkata sebaliknya. Ketimpangan ini menunjukkan adanya jurang besar antara narasi resmi dan realitas sehari-hari.

Pendidikan sebagai Jalan Perubahan Jangka Panjang

Di tengah kekecewaan tersebut, satu hal tetap relevan: perubahan sejati tidak bisa instan. Perbaikan bangsa tidak cukup hanya mengandalkan pergantian regulasi atau jargon reformasi. Akar masalahnya lebih dalam—terletak pada pola pikir, moral, dan pemahaman generasi penerus.

Pendidikan dan edukasi menjadi kunci utama. Bukan sekadar pendidikan formal, tetapi pembentukan karakter, keberanian moral, dan keteladanan nyata. Tanpa lahirnya generasi yang memiliki pemahaman kuat tentang keadilan, integritas, dan keberpihakan pada kepentingan publik, harapan perubahan hanya akan menjadi ilusi.

Sejarah menunjukkan bahwa perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kolektif dan pemahaman yang matang. Bukan dari pidato pejabat, bukan pula dari kampanye musiman, melainkan dari nilai-nilai yang hidup dan diperjuangkan secara konsisten.

Harapan di Tengah Skeptisisme

Selama sistem masih memberi ruang bagi oligarki, nepotisme, dan oportunisme, perubahan struktural akan selalu tersendat. Namun harapan belum sepenuhnya padam. Selama ada upaya mendidik, mengedukasi, dan menanamkan nilai kebenaran kepada generasi berikutnya, peluang perbaikan tetap ada—meski jalannya panjang dan tidak mudah.

Indonesia tidak kekurangan aturan, tetapi membutuhkan keberanian untuk menegakkannya dan kesungguhan untuk menyiapkan generasi yang lebih baik. Tanpa itu, segala janji perubahan hanya akan menjadi siklus lama: ramai sesaat, lalu hilang ditelan waktu.