Kisruh Pencatutan Nama Presiden, Wapres Atas Perpanjangan kontrak PT Freeport Papua

Ketua DPR setya Novanto

Bingkaiberita.com – PT Freeport sebagai pengelola penambangan emas di Papua, tahun inisudah berakhir masa kontraknya dengan pemerintah Indonesia, Saat ini Indonesia harus memutuskan apakah harus diperpanjang ataukah diberhentikan eksplorasinya di tanah Papua, dan yang berhal bernegosiasi perpanjangan PT. Freeport oleh Menteri ESDM tidak berkaitan dengan Ketua DPR yang bernama Setya Novanto.

Sayangnya ketua DPR ini diisukan telah bertemu dengan PT. Freeport bukan kapasitasnya sebagai Ketua DPR RI, pernyataan itu dilontarkan oleh wakil presiden republik Indonesia Jusuf Kalla satelah Novanto datang ke kantor wakil Presiden, Saat itu Kalla hanya menjadi pendengar yang baik atas klrafikasi Novanto dan merasa tak bersalah atas tuduhan atau pelaporan Mentri ESDM atas pencatutan nama presiden yang dilaporkan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan DPR (MKD).

Pertemuan dengan wakil presiden Jusuf Kalla dilakukan Novanto setelah menteri ESDM melaporkan politisi Kuat yang mencatut nama Presiden dan Wakil presiden seperti yang diungkap Sudirman Kepada Najwa Shihab dalam acara yang ditayangkan di Metro TV waktu lalu, saat itu wakil presiden langsung memberikan dukungan kepada Sudirman untuk pelaporan ketua DPR kepada MKD atas tudingan pencatutan nama Presiden, Senin (16/11/2015)

” Tentunya PT. Freeport tidak ada pertemuan dengan Ketua DPR tentang perpanjangan Freeport, saya tidak tahu secara pribadi Bagaimana,” Ungkap Jusuf Kalla.
Sebagai Menteri ESDM, hal itu adalah tindakan yang tepat untuk melaporkannya ke MKD, atas tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh Novanto, Sudirman dalam hal ini menjelaskan ada tokoh publik dari Legeslatif untuk ajakan kepada perusahaan yang tidak dalam kapasitasnya yang mana saat ini perusaahaan sedang bernegosiasi dengan negara

Namun saat ditanya Novanto mengelak, “Saya harus sampaikan bahwa, saya tidak pernah membawa nama Presiden, Wapres,” Ujar Novanto

Dengan dalih demikian Novanto menegaskan tdak pernah mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden untuk mencari keuntungan yang ada pada Freeport. Seperti yang ditegaskan bahwa kalaupun ada rapat kerja antara novanto dengan Freeport hal itu berkenaan dengan jaminan kesejahteraan masyarakat Papua.

Namun, tudingan dari Sudirman sebagai Menteri ESDM berbeda bahwa ada salah satu anggota DPT yang mencatut nama Jokowidodo dan Jusuf kala dengan meminta saham kepada Bos Freeport dengan saham 20%. Saham ini sebagai salah satu bentuk imbalan untuk proses perpanjangan renegoisasi PT Freeport. Menteri ESDM tersebut mengalihkan saham bukan untuk dirinya namun untuk Presiden dan Wakil Presiden.

” Saham 11 persen yang dimintakan ke bos Freeport ini untuk Presiden dan sisanya ada 9% diberikan kepada wakil Presiden, ” Ujar Sudirman di Senayan setelah melaporkan ketua DPR ke MKD.
Selain itu PT Freeport juga dimintakan untuk berinvestasi dalam pembangunan mega proyek Listrik di Timika, informasi tersebut langsung dari Bos Freeport kepada Sudirman, lantas ia melaporkannnya langsung ke Presiden dan Wakil Presiden.
” Kala Itu Jokowidodo sangat Marah atas tindakan Anggota DPR, ” Ungkap Sudirman.

Hari inilah Menteri ESDM melaporkan ada politisi kuat yang ingin bermain terhadap perpanjangan kontrak Freeport kepada pemerintah dengan mencatut nama presiden dan wakil presiden untuk diberikan sahamnya total sebesar 20% dari PT. Freeport. Selain itu anggota DPR yang ingin memuluskan rencana PT. Freeport untuk perpanjangan kontrak kedepannya telah meminta jatah saham kepada PT Freeport. Dan inilah percakapan singkat yang dilakukan Setya Novanto dengan Bos Freeport terkait pencatutan nama Presiden RI Jokowidodo dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla

Dalam transkrip data diatas disebutkan Menko Polhukam Luhut Pandjaitan dan untuk inisial SN adalah Setya Novanto dan untuk Inisial MS adalah Dirut PT Freeport ndonesia Maroef Syamsudin San untuk Inisial R belum dapat diketahui. Pembicaraan tersebut terkait dengan pembahasan tentang smelter Freeport, saham untuk beberapa orang peneriman dan proyek Listrik, dari situlah mengapa Menteri ESDM sudirman ini ingin untuk PT Freeport tidak dilanjutkan perpanjangan kontaknya

Sepeti yang kita tahu bahwa Hasil Freeport dari sejak dahulu hingga sekarang jika dibagikan kepada seluruh rakyat Indonesia, pasti akan makmur kesejahteraanya. Jika seandainya PT Freeport dikelola sejak dahulu kemungkinan besar indonesia tidak akan hutang dengan negara lain, kehidupan negara Indonesia akan sejahtera.